Moluccas International Campaign for Human Rights

Bersatu Atasi Kemiskinan di KTI

SUARA PEMBARUAN DAILY 5/3/08
Pengantar
Era otonomi daerah yang sedang bergulir di Indonesia dewasa ini secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh yang cukup luas pada tata kehidupan masyarakat, baik secara nasional maupun lokal. Seperti diketahui bahwa kawasan timur Indonesia (KTI) merupakan wilayah yang paling tertinggal, wilayah yang boleh dikatakan jauh dari perhatian pemerintah pusat.

Untuk memperjuangkannya, 12 provinsi di KTI mencoba melakukan terobosan dalam percepatan pembangunan lewat pertemuan semiloka kepala perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) di Ambon. Apakah perjuangan kepala Bappeda dari 12 provinsi di KTI ini dapat menjawab ketertinggalan pembangunan selama ini? Koresponden SP di Ambon, Vonny Litamahuputty menuliskannya dalam sorotan kali ini.

SP/Vonny Litamahuputty

Perahu layar tradisional melayani penumpang umum antara Desa Poka-Galala setiap hari. Setiap orang dipungut bayaran Rp 1.000, cukup menghidupi para penarik perahu tradisional tersebut.

Perjuangan daerah-daerah di kawasan timur Indonesia (KTI) dalam mewujudkan ketertinggalan pembangunan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Beberapa provinsi di KTI melaksanakan semiloka untuk menetapkan pokok-pokok pikiran sebagai kerangka kerja bersama pada 27 -28 Februari 2008 di Ambon.

Fokus perencanaan daerah lebih pada sinkronisasi perencanaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional lewat cara memfasilitasi RPJM Nasional sehingga konsisten digunakan sebagai acuan dasar dalam penyusunan RPJM Daerah.

Penyusunan RPJM Daerah dilakukan dengan sasaran terukur guna mendukung agenda pembangunan nasional. Sinkronisasi perencanaan daerah juga mendorong RPJMD melalui Peraturan Gubernur. Selanjutnya agar revisi Undang-Undang (UU) terkait secara jelas menetapkan status RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah.

Kondisi ini telah memberikan kesadaran baru bagi kalangan pemerintah daerah, khususnya di KTI. Mereka sadar, tidak bisa lagi membiarkan gelombang otonomi mengalir begitu saja tanpa upaya untuk mengarahkan dan mengisinya dengan berbagai tindakan nyata yang lebih proaktif.

Itu dilakukan di antaranya dengan wujud harus mampu menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah sejak dari langkah awal perencanaan hingga proses evaluasinya. Dengan begitu, apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah KTI dapat terwujud. Akhirnya, masyarakat akan lebih merasa memiliki dan berkewajiban mendorong terlaksananya proses pembangunan di daerah Timur Indonesia.

Sebagai kerangka kerja sama daerah-daerah di KTI dukungan bagi pengembangan triple track development strategy yaitu dengan cara mendukung pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa mengatakan, daerah-daerah di KTI tidak bisa berjalan sendiri-sendiri sekarang. Saatnya daerah-daerah se-KTI melalui wilayah-wilayahnya bekerja sama, berkolaborasi dengan pulau-pulau komparatif masing-masing sehingga dapat bersama-sama bergandengan tangan membangun KTI.

"Banyak wilayah tertinggal itu sebagian besar ada di KTI, karena itu Kementerian Daerah Tertinggal punya keinginan yang kuat untuk mewujudkan wilayah-wilayah kelautan.

Namun, semuanya harus dilandasi oleh data base di KTI," ujar Winarni, di Ambon, Kamis (28/2).

Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah penyediaan data base yang diinginkan. Bagaimana misalnya, indeks pembangunan manusia masing-masing provinsi di KTI.

Penguatan Anggaran

Bagaimana penguatan anggaran publiknya. Apakah anggaran yang ada ini sebagian besar untuk masyarakat atau sebaliknya untuk aparatur, ini akan dikaji bersama.

Mengenai fokus pembangunan setiap provinsi di KTI ini, tiap provinsi di KTI mempunyai prioritas. Dengan keragaman, tentunya prioritasnya akan berbeda-beda, tetapi acuan yang digunakan adalah RPJM Nasional 15 tahun dan RPJP Nasional 20 tahun.

"Ini memang merupakan agenda penting sehingga rekomendasi kita yang pertama yaitu memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perencana di KTI dan sistim informasi perencanaan pembangunan berupa sinkronisasi perencanaan tingkat nasional tetap beracuan pada pembangunan nasional 5 tahun RPJM dan RPJP nasional.

"Kalau ini kita lakukan dengan prioritas pembangunan dengan target-target yang terukur, saya kira memang dari forum KTI ini kita menggagas. Di Papua nanti kita akan menyusun agenda-agenda yang bisa kita ukur," ujarnya.

Harus ada inovasi dari daerah dan harus ada program-program terobosan inovatif dari daerah masing-masing. Dengan begitu, donor-donor bisa masuk. Contohnya, Provinsi Gorontalo mendapat program intensif dari USAID, kemudian dari UNDP reformasi birokrasi dan menyusun dokumen-dokumen perencanaan sesuai yang dibutuhkan, sehingga bisa dengan mudah donor masuk.

"Virus yang baik ini bisa kita pindahkan sehingga pemerataan pembangunan di KTI ini akan bisa berlangsung. Kalau memang kita melihat hirarki dari dokumen perencanaan, RPJM Nasional harus dijadikan acuan dari daerah, kita melihat dalam proses perencanaan dan regulasi yang ada pembangunan kita adalah NKRI sehingga founding fathers kita sudah sepakat bahwa Indonesia adalah NKRI, kita maju bersama-sama mendukung pembangunan nasional.

Angka kemiskinan secara nasional adalah angka rata-rata dari angka kemiskinan di daerah. Oleh karena itu, daerah-daerah ini bersama-sama maju untuk menyukseskan rencana pembangunan nasional selama 5 tahun maupun RPJM 20 tahun. Jadi, kerangka berpikirnya demikian. Pada forum pertama ini menguatkan lagi, bahwa daerah-daerah mengacu pada RPJM nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga dari situ. Jadi, APBN diberikan bagi daerah yang mampu untuk mencapai target nasional.

"Di Provinsi Gorontalo kita fokus rencana pembangunannya hanya ada tiga, yakni pengembangan SDM, pertanian jagung, dan menyinergikan keuangan daerah. Itu difasilitasi oleh pendonor, menyusun publik analisis atau pengeluaran keuangan masyarakat, APBD kita umumkan di koran. Setiap hari Minggu, Gubernur menyediakan waktu di RRI setiap jam 10 pagi seluruh masyarakat dilibatkan untuk memberikan tanggapan, masukan bahkan kritikan-kritikan dari masyarakat. Ini juga yang akan kita bangun di KTI, bahwa kita melibatkan partisipasi masyarakat," ujarnya.

Kepala Bappeda Sulawesi Utara (Sulut) Alex J Wowor menyebutkan, memang mereka tidak bisa menghindari intrik-intrik politik dalam mengelola anggaran di daerah. Membina daya saing dari daerah masing-masing adalah keberpihakan kepada wilayah yang miskin.

"Wilayah miskin itu identik dengan wilayah perbatasan dan wilayah kepulauan. Konsep-konsep pembangunan provinsi kepulauan maupun inisiatif nasional yang diusulkan pemda. Provinsi kami di Sulut juga tidak menutup mata terhadap kemiskinan secara nasional, tergantung dari sudut mana kita melihat. KTI umumnya luas, sedangkan jumlah penduduknya kecil, maka yang diuntungkan selalu Jawa," katanya.

Sinkronisasi

Staf Bappeda Provinsi Papua, Safrudin mengatakan, kenapa sinkronisasi ini diperlukan, pihaknya melihat bahwa besaran perencanaan yang dilakukan oleh daerah yang ada di KTI ini tidak sebanding. Perbedaannya sangat signifikan dengan besaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini perlu penyesuaian-penyesuaian kembali. Di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, banyak regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tentunya oleh dana ini perlu disikapi dan perlu dilihat bersama.

Sayangnya sinyalemen yang dilontarkan Kepala Bappeda Provinsi Papua belumlah menjadi perhatian sepenuhnya Bappeda Provinsi Maluku yang justru berada pada posisi daerah termiskin di Indonesia setelah Provinsi Papua.

Sekretaris Bappeda Provinsi Maluku Farida Salampessy justru hanya menyikapi masalah pusat informasi yang ironinya Bappeda Maluku tidak memiliki data base sama sekali. Lewat semiloka forum KTI ini, dari 7 provinsi kepulauan 5 di antaranya masuk dalam forum KTI. Bappeda Maluku yang menjadi bagian dari yang melahirkan rekomendasi kepada pemerintah pusat ini hanya mengusulkan untuk adanya pusat informasi masing-masing unggulan dari sektor itu.

"Kami hanya berharap dukungan pembangunan kepada masyarakat miskin dengan memanfaatkan dokumen strategi nasional penanggulangan kemiskinan sebagai acuan dasar," katanya.

Setelah melalui sejumlah pembicaraan pada semiloka Kepala Bappeda se-KTI tersebut juga diharapkan agar daerah-daerah di KTI turut menyukseskan program nasional dan mendorong pendataan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan serta sistem pengelolaan informasinya guna mendukung proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program.

Forum KTI ini telah melahirkan rekomendasi utama lewat semiloka yang dibuat berdasarkan pokok-pokok pikiran yang menjadi kerangka kerja bersama tersebut. Lima rekomendasi tersebut dibuat secara konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam rentang waktu satu tahun.

Pertama, memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas SDM perencana di KTI dan sistem informasi perencanaan pembangunan. Kedua, memfasilitasi pertemuan antar-Kepala Bappeda se-KTI setiap enam bulan untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi perencanaan wilayah dalam mengisi agenda pembangunan nasional.

Ketiga, mendorong identifikasi dan diseminasi yang berpihak kepada masyarakat miskin, terutama untuk peningkatan dalam mendukung pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin. Peningkatan pendidikan dan kesehatan serta memastikan program nasional pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan konteks lokal.

Mendukung pembangunan yang menciptakan lapangan kerja dengan memfasilitasi dialog multipihak untuk mendukung pengembangan strategi terpadu penanggulangan pengangguran yang mendorong pertumbuhan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, mendukung pembangunan yang mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperkuat upaya peningkatan kapasitas melalui dialog aktif antara pemerintah dan masyarakat memanfaatkan media komunikasi serta media cetak dan elektronik daerah dan nasional lainnya.

Keempat, mendorong mitra pembangunan internasional untuk mendukung pelatihan penyusunan, khusus KTI guna meningkatkan investasi di tingkat lokal. Kelima, memfasilitasi keterlibatan instansi nasional dalam dialog pembangunan KTI dan mengembangkan peluang pertukaran penempatan kerja.

Sebanyak 12 provinsi yang ikut merumuskan rekomendasi terdiri dari Kepala Bappeda Gorontalo sebagai pemrakarsa semiloka Kepala Bappeda se-KTI, Kepala Bappeda Nusa Tenggara Timur (NTT) Yulius Subianto Riwu, Kepala Bappeda Sulawesi Barat (Sulbar) Syarif Burhanuddin, Kepala Bappeda Sulawesi Selatan (Sulsel) HS Roeslan, Sekretaris Bappeda Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Gita Ariadi, Kepala Bidang Data Bappeda Sulawesi Tengah (Sulteng) Faridah Lamarauna, Kepala Sub Bidang Kerja Sama Bappeda Sulawesi Tengah (Sulteng), Staf Bappeda Provinsi Papua Syafrudin, dan dua Staf Bappeda Maluku Guntur Napitupulu serta Jalaludin.

Semiloka ini sudah berakhir. Daerah-daerah di KTI menyadari sungguh ketertinggalan akibat tidak meratanya pembangunan di Indonesia. Namun, dari kesadaran itu pula muncul motivasi yang kuat bahwa memang mereka membutuhkan kerja sama antarprovinsi se-KTI agar berbagai ketertinggalan tersebut dapat terjawab.

Pelaksanaan proses pembangunan bangsa dan negara hendaknya dimulai dari lingkungan pembangunan daerah yang didasari oleh nilai-nilai budaya masyarakat, khususnya kawasan timur yang tertinggal, dalam konteks masyarakat negara. Jangan dipaksakan untuk meraih suatu keberhasilan sekaligus, tanpa mempertimbangkan kemampuan dan potensi serta kondisi lingkungan yang dimiliki.

Kualitas di sini tidak sekadar kemampuan dan keahlian dari segi konseptual maupun praktis saja, melainkan juga kualitas dalam integritas, moral, dan komitmen terlebih lagi kualitas dari pemimpinnya. Konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati harus dijaga dan dipelihara oleh semua pihak. * Last modified: 5/3/08

Perikanan Sektor Primadona di SBB
Harian Suara Maluku
Ambon Sabtu, 22-September-2007
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), akan berupaya melakukan pengembangan yang maksimal di sektor Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan PAD. Dan budidaya rumput laut dan tangkapan ikan menjadi prioritas.Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten SBB, Ir. Permenas Souhaly, Kamis (20/09) diruang kerjanya. Diakuinya, hasil tangkapan ikan pada Kabupaten SBB selama ini sangat baik, namun belum ada program pemberdayaan yang dapat melibatkan masyarakat untuk terlibat secara maksimal pada sektor ini.

PIRU - Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), akan berupaya melakukan pengembangan yang maksimal di sektor Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan PAD. Dan budidaya rumput laut dan tangkapan ikan menjadi prioritas.
Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten SBB, Ir. Permenas Souhaly, Kamis (20/09) diruang kerjanya.

Diakuinya, hasil tangkapan ikan pada Kabupaten SBB selama ini sangat baik, namun belum ada program pemberdayaan yang dapat melibatkan masyarakat untukterlibat secara maksimal pada sektor ini.

Baginya, program yang akan dikembangkan antara lain, penangkapan ikan dan budidaya rumput laut, sementara daerah pada pegunungan akan dilakukan survey lokasi bagi budidaya ikan tawar, payau atau penambakan.

"Hal ini penting dilakukan sebab dicontohkan pada Kecamatan Taniwel, pada musim tertentu nelayan tidak dapat melaut sehingga ikan air tawar menjadi cadangan kebutuhan. Beberapa program pengembangan akan dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi perwilayahan yang menguntungkan pada masing-masing kecamatan yang ada, "jelas Souhaly.

Bagi Kecamatan Taniwel, lanjutnya, selama ini dikenal dengan daerah pantai dan laut yang luas, memiliki tangkapan ikan yang baik kuantitasnya. Dikatakan , sistem penangkapan ikan selama ini masih tradisional, padahal Kecamatan Taniwel merupakan daerah pemasok ikan bagi Kabupaten SBB, namun hal ini belum diperhatikan. Selama ini problem yang dihadapi Kecamatan Taniwel adalah pada bulan Januari hingga Agustus kondisi laut kurang bersahabat, karena itu perlu langkah-langkah pengembangan yang strategis.

Selama ini desa yang progres pada Kecamatan Taniwel untuk meningkatkan hasil tangkapannya adalah, Desa Lisabata, Kasie dan Sukaraja.

"Pemerintah akan menyediakan alat-alat tangkapan bagi nelayan, seperti ketinting, pancing, tonda, mesin 15 PK dan lain-lainnya. Program sejalan juga akan dikembangkan di Kecamatan Kairatu. Menurutnya, pada Kecamatan Seram Barat – Piru, akan dikembangkan budidaya rumput laut, ikan kerapu, kepiting dan udang, disamping tangkapan ikan terus ditingkatkan kuantitasnya dengan mempergunakan perlengkapan yang moderen. Program yang sama pun akan dilakukan pada Kecamatan Waisala. Diakuinya, pada Kecamatan Waisala memiliki sejumlah lokasi yang strategis bagi budidaya rumput laut dan peningkatan hasil tangkapan. Lokasinya antara lain, Teluk Salauni, Teluk Valantein dan Pulau Uhei, "pungkas Souhaly. (SM-03)

Pengungsi Kota Ambon Membengkak Capai 3000-an KK, Pemkot Butuh Rp.47 miliar
Dian N. Pesiwarissa
Radio Baku Bae – Ambon
18-Jul-2007
MESKIPUN verifikasi data pengungsi yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Pengungsi Kota Ambon belum final, namun diperkirakan jumlah pengungsi Kota Ambon akan membengkak dari 2365 Kepala Keluarga (KK) atau 11.825 jiwa menjadi 3000 KK lebih.

Pembengkakan ini disebabkan karena banyak kk pengungsi kota Ambon yang tidak tercantum pada rekapitulasi data pengungsi yang diserahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku saat penyerahan pengungsi ke kabupaten/kota 11 Juni lalu, kata Kepala Dinas Sosial Kota Ambon M.A. Namsa di ruang kerja, Rabu (18/6).

"memang belum datanya belum pasti dari satgas Kecamatan. Yang jelas ada penambahan. Diperkirakan 1000 KK lebih. Karena setelah petugas turun mengecek titik rumah terbakar, ternyata banyak pengungsi yang belum terdata dan belum mendapatkan haknya. Selain itu, dari data yang diserahkan provinsi setelah diverifikasi ada juga pengurangan jumlah karena tidak memenuhi syarat atau sudah dapat bantuan," ungkapnya.

Namsa menjelaskan, setelah pendataan rumah yang terbakar selesai dilakukan, pihaknya akan melakukan cross check data dilapangan dengan data base pengungsi kota Ambon yang sementara diolah Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) kota Ambon, berdasarkan data yang diserahkan Pemprov. Data ini kemudian akan diserahkan kembali ke desa/kelurahan untuk dilakukan uji public terhadap kebenaran data tersebut.

"Uji public ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mengecek kebenaran data tersebut dan memberikan informasi siapa yang pernah dapat dan siapa yang belum. Jadi warga diminta berikan informasi yang benar. Diharapkan data akan final dalam pertengahan Agustus mendatang," jelasnya.

Akibat adanya peningkatan jumlah pengungsi tersebut, dana semula yang ditetapkan Pemerintah Kota Ambon sebesar Rp. 33 Miliar untuk menyelesaikan pengungsi juga meningkat menjadi Rp. 47 miliar.

"Setiap keluarga akan mendapatkan uang Bahan Bangun Rumah (BBR) sebesar Rp10 juta, uang pemulangan Rp500.000/jiwa dengan jumlah maksimal lima jiwa/KK serta uang tukang Rp1,5 juta/ kk," ujar Namsa.

Pemkot hingga saat ini juga belum menetapkan sumber pendanaan untuk membiayai penanggulangan pengungsi tersebut, karena belum ada keputusan tentang besaran sharing dana dengan Pemprov Maluku. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh Walikota Ambon M.J. Papilaja akan meminta bantuan Pemerintah Pusat melalui Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. (rbb)

136 Pengungsi Maluku Gugat Pemerintah
KOMPAS Jumat, 19 Januari 2007
Jakarta, Kompas - Sebanyak 136 pengungsi Maluku yang tergabung dalam Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia menggugat Presiden RI beserta sejumlah menteri dan tiga gubernur lainnya. Mereka mempersoalkan pencairan dana dekonsentrasi serta bantuan pengungsi yang dikucurkan pemerintah pusat tetapi ternyata tidak pernah mereka nikmati.

Gugatan tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (18/1), dan dipimpin oleh Kusrianto.

Kuasa hukum sekaligus Ketua Dewan Pembina YPKKM Syamsuri Launa mengatakan, YPKKM menggugat Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemprov Maluku, Pemprov Sulawesi Tenggara, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Gugatan diajukan terkait pencairan dana dekonsentrasi untuk penanganan atau perbaikan sarana dan prasarana di Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 1,46 triliun dan dana bantuan pengungsi Rp 2,01 triliun.

Persetujuan dana itu dilakukan pemerintah pusat setelah ada proposal dari gubernur. Penyaluran dana juga dilakukan lewat gubernur. Namun, para pengungsi kecewa karena dana bantuan pengungsi tahun 2004- 2006 itu tak pernah mereka nikmati.

Sidang rencananya dilanjutkan pada 22 Februari. Sidang akan diisi dengan pemanggilan saksi- saksi. (ana)
Copyright © 2002 Harian KOMPAS

Ekspor Maluku Capai 9,91 Juta Dolar AS
Mandiri Online
April. 20, 2001 03:36:16 WIB
Reporter/Penulis: Izaac Tulalesy
AMBON, Mandiri - Ekspor Maluku pada bulan Januari dan Februari 2001 mencapai 9,91 Juta Dolar AS dengan volume ekspor sebesar 31.262,13 ton.

"Nilai ekspor tersebut terperinci pada bulan Januari 2001 sebesar US$ 5,50
juta dengan volume ekspornya sebesar 15.098,77 ton dan pada bulan Februari
2001 sebesar 4,41 juta dolar AS dengan volume ekspornya sebesar 10.829,33
ton," rinci Pelaksana Harian Kepala (Plh) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku, Drs Wiem Therik kepada Mandiri Online di Ambon, Kamis (19/4).

Menurutnya, bila dibandingkan dengan ekspor Maluku periode yang sama pada
tahun 2000 maka ekspor Maluku saat ini mengalami penurunan sebesar 42,41 persen yaitu dari 17,21 juta dolar AS.

Ekspor Maluku sepanjang bulan Januari 2001, rincinya didominasi oleh ekspor
produk ikan beku biasa sebesar 11.753,20 ton, dengan nominal ekspor sebesar
4.263 dolar AS, produk industri lain sebesar 3.211,45 ton dengan nominal
ekspor 784,95 dolar AS.

Sedangkan untuk ekspor udang beku sebesar 56,12 ton, dengan nominal sebesar 368 dolar AS, produk ikan beku filet sebesar 50 ton dengan nominal sebesar 44,70 dolar AS serta produk cumi beku sebesar 24 ton, dengan nominal sebesar 428,30 dolar AS.

"Sedangkan pada bulan Februari 2001 ekspor Maluku didominasi oleh produk
kayu lapis sebesar 5.178,88 ton dengan nominal sebesar 1.874,61,dolar AS,
produk ikan beku 4.125,10 ton dengan nilai nominal sebesar 1.274,46 dolar
AS, produk udang beku sebesar 152,91 ton dengan nilai nominal sebesar
1.027,13 dolar AS, serta produk ikan beku filet 78,94 ton dengan nilai nominal sebesar 76,09 dolar AS," paparnya.

Menyangkut negara tujuan ekspor, Therik menjelaskan negara tujuan ekspor Maluku pada bulan Januari hingga Februari 2001 tersebar pada enam negara tujuan yaitu Amerika, Jepang, Singapura, Thailand, Taiwan dan Algeria. [NND]
http://www.mandiri.com/?920182027
Copyright © 2000. PT. Jaring Data Interaktif. All Rights Reserved.

Setelah 10 Tahun Reformasi, Apa Yang Berubah?
INDO POS Rabu, 23 Jan 2008
Oleh Moch. Nurhasim
Gerakan reformasi yang muncul pada awal 1998, kini genap berumur 10 tahun. Pada mulanya, agenda yang diusung cukup beragam, dari tuntutan untuk mengakhiri praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN); Soeharto harus lengser; re-demokratisasi dari sistem otoriter, pencabutan dwifungsi ABRI, pemulihan krisis politik-ekonomi, serta sejumlah agenda politik lainnya.

Lantas, setelah 10 tahun berjalan, kemajuan dan kemunduran apa yang patut kita catat? Dan pelajaran apakah yang dapat kita ambil?

Anomali dan Kemunafikan Politik

Politik di Indonesia pasca jatuhnya Soeharto terjadi dalam suasana change to change, yang sifatnya bukan lagi transisional, tetapi dapat disebut sebagai transaksional.

Transisi yang merupakan kerangka waktu untuk menandai suatu pergantian dari rezim otoritarian ke rezim demokrasi terjadi dalam suasana transaksional, suatu ciri dan tanda-tanda berkuasanya kroni-kroni rezim lama dalam format politik baru. Transaksional yang dimaksud adalah perilaku-perilaku politik rezim "baru," berkompromi dengan kekuatan kroni-kroni Soeharto yang mengubah wajah politiknya dalam suasana reformasi.

Kekuatan politik (partai politik dan tokoh-tokohnya) yang lahir di masa reformasi, apakah itu PAN, PDIP, PKB, PKS, serta sejumlah partai dan tokohnya yang lain, kurang mampu mendorong gerbong perubahan yang lebih terarah. Wajah politik Indonesia justru terjerembab dari sifat perubahan demi perubahan.

Ciri ini mirip dengan anomali politik, di mana sistem politik yang dibangun kurang memiliki arah, tujuan, dan sasaran yang jelas, khususnya dalam konsolidasi demokrasi dan merampungkan sejumlah agenda reformasi yang melahirkan transisi.

Dampaknya, sejumlah agenda reformasi yang diusung sebagai suatu momentum bersama untuk melangkah dalam kehidupan politik yang lebih baik tidak terjadi. Sebaliknya, anomali demi anomali sering kita saksikan dalam praktik politik.

Kita dapat mencatat sejumlah hal, pertama, amandemen konstitusi mengalami "penyebaran," yang justru melahirkan kontradiksi hukum. Kita menganut sistem presidensial di satu sisi, tetapi dalam amandemen UUD 1945 praktik-praktik parlementer terjadi. Kedua, terjadi kontradiksi aturan main antara pusat dan daerah, kepastian hukum yang dihasilkan oleh kebijakan pusat dan daerah saling bertabrakan.

Ketiga, agenda penghapusan KKN yang dituntut mahasiswa sebagai akar masalah yang menyebabkan krisis politik dan ekonomi sulit diubah dari wajah perpolitikan Indonesia. Bedanya, bila di masa Orde Baru, KKN terpusat pada sosok dan keluarga Soeharto sebagai patron, kini KKN menyebar dalam diri rezim-rezim penguasa mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. KKN sebagai agenda utama yang harus diberantas justru mengalami metamorfosis.

Bentuk-bentuknya berimpit pada diri rezim-rezim yang berkuasa. Bangsa kita menjadi bangsa yang munafik karena dalam praktiknya, KKN justru semakin terjadi secara transparan. Padahal, isu penghapusan KKN adalah isu utama gelombang reformasi sejak akhir 1997 dan awal 1998.

Keempat, kita menyaksikan fenomena umum terjadinya korupsi "berjamaah" di mana-mana, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Kita menyaksikan drama kolosal para koruptor menjadi "pahlawan" di televisi dan tidak punya rasa malu. Padahal, persoalan korupsi adalah persoalan awal yang dianggap telah merongrong bangsa ini sehingga mengalami krisis ekonomi dan politik yang sangat parah.

Tetapi, mengapa para elite yang berkuasa lupa diri akan situasi krisis yang baru saja berlalu. Aji mumpung menjadi fenomena umum karena di mana ada kesempatan berkuasa, ternyata sifat kekuasaan identik dengan praktik-praktik korupsi. Berapa banyak penguasa di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang terseret masalah itu.

Kelima, agenda pengusutan harta dan kekayaan Soeharto juga mengalami kebuntuan, bahkan kini muncul wacana "dibebaskan" dari segala tuntutan. Sikap dan perilaku elite yang berkuasa memang "ambivalen," di satu sisi menghendaki kasus Soeharto terus dilanjutkan, di sisi lain, perkara itu dapat dihentikan dengan pemberian maaf. Inilah makna transaksional yang dimenangkan kelompok kroni-kroni Soeharto dalam perjalanan 10 tahun reformasi.

Tidak heran bila kita mengatakan reformasi telah mati suri sejak Pemilu 1999 menghasilkan susunan kabinet dan menteri serta anggota legislatif. Kita menyaksikan elite politik yang "lupa diri" atas permasalahan yang dihadapi masyarakat secara umum dan agenda utama politik yang diusung reformator di masa-masa awal penjatuhan Soeharto tidak dijalankan.

Para elite yang berkuasa yang dibelit persoalan harga yang tinggi, krisis yang berkelanjutan, pengangguran dan nilai tukar rupiah yang tidak stabil, serta sejumlah fenomena ekonomi-politik lainnya, menjadi gagap dan ketakutan. Risiko politik yang tinggi menyebabkan penguasa yang lahir di masa reformasi mencari jurus selamat. Jurus itu adalah transaksional yang ujung-ujungnya adalah kompromi dengan kroni-kroni kekuatan lama (Orde Baru).
Moch. Nurhasim, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI di Jakarta (Email: hasim_nur@...)
©Copyright 2006, Indo Pos Online colo'CBN.

Pengungsi Demo Ke Kantor Gubernur Maluku
19-Mei-2008, M.A.Natsir, Radio Baku Bae - Ambon PULUHAN Pengungsi yang tergabung dalam Koalisi Pengungsi Maluku (KPM) melakukan aksi demonstrasi ke kantor Gubernur Maluku, Senin (19/5) guna menuntut realisasi alokasi anggaran 60 persen oleh Pemprov Maluku untuk penyelesaian masalah pengungsi di daerah ini.

Para pengungsi yang mendatangi kantor Gubernur Maluku, Senin pagi, menolak jika demo tersebut dikaitkan suhu politik yang mulai hangat jelang Pemilihan kepala Daerah (Pemilikada) Maluku, yang pencoblosannya dijadwalkan 9 Juli mendatang.

"Saya berani sumpah demo ini semata-mata karena persoalan kemanusiaan. Ini gagasan para pengungsi dan tidak ada boncengan politis dari kandidat manapun," ujar Ketua Koalisi Pengungsi Maluku (KPM), Ir. Piet Pattiwaelapia kepada situs Radio Baku Bae, di sela-sela aksi demonstrasi itu.

Pattiwaelapia mengungkapkan, tujuan demonstrasi KPM berawal dari presentasi yang disampaikan Walikota Ambon, Jopie Papilaja, saat menyampaikan Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) di DPRD Kota Ambon, beberapa waktu lalu, terkait dana sharing pemerintah provinsi Maluku sebesar 60 persen untuk pengungsi yang belum terealisir hingga kini.

Menurut dia, dana sharing yang berdasarkan MoU yang ditandatangani 11 Juni 2007 antara pemprov dengan Pemkab/Pemkot itu, 40 persennya sudah disiapkan pemerintah kabupaten/kota. "Isi MoU tersebut pada intinya dana pengungsi ini akan diselesaikan pada awal tahun 2008 ini, tapi nyatanya sampai saat ini belum ada realisasi, karena belum ada dana sharing dari Pemprov" ujar Pattiwaelapia.

Salah seorang pengungsi lainnya, La Olof Nurmole yang berasal dari dusun Batu Dua, Desa Waai, Kecamatan Salahutu, kabupaten Maluku Tengah mendesak pemerintah maupun pihak berwajib mengusut oknum tertentu yang memanipulasi data pengungsi.

Menurut Nurmole, data pengungsi saat ini sangat diragukan, karena permainan oknum-oknum dimaksud.

Dia mencontohkan, di Dusun Batu Dua, ada beberapa pengungsi menerima dana pengungsi dua hingga tiga kali, sedangkan pengungsi lainnya tidak pernah memperolehnya sama sekali.

"Jadi pengungsi yang sebenarnya namanya dihapus dan diganti pengungsi rakitan yang sudah berkali-kali memperoleh dana, dengan sistem bagi hasil. Terjadi pembengkakan jumlah pengungsi karena ulah oknum-oknum seperti ini," katanya.

Terkait hal ini, KPM menuntut pemerintah untuk transparan dan mensosialisasikannya kepada 12.080 KK pengungsi Maluku yang masih tersisa dan belum ditangani, agar dapat dikontrol keabsahannya oleh publik mulai tingkat RT, desa maupun kecamatan.

Sementara pengungsi lainnya, Joho Waly, dari dusun Natsepa, desa Suli, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, mengakui, sedikitnya 78 Kepala Keluarga (KK) pengungsi dari dusun tersebut hingga kini belum terima bantuan sepeserpun dari pemerintah.

"Kita berkali-kali rapat dengan Raja Suli, Ketua RT tapi mulai dari tahun 2003 hingga sekarang, mereka hanya bilang dananya belum keluar," ungkap Waly kesal.

Dengan dikawal puluhan aparat keamanan dengan pentungan dari Polsek Sirimau, para demonstran mengancam tetap menduduki koridor kantor Gubernur Maluku dan menunggu Gubernur, Karel Albert Ralahalu yang saat itu sedang melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Maluku Tenggara barat (MTB).

Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu kepada wartawan beberapa waktu lalu, menyatakan pemprov Maluku masih menunggu persetujuan Departemen Sosial untuk pencairan dana sharing pengungsi itu. "Pemerintah daerah, DPRD Maluku dan Depsos sudah bicarakan hal ini. Jadi kita tunggu saja dana dari Depsos," ujar Ralahalu. (rbb).

George J Aditjondro: Wiranto-Fuad Bawazier Biang Kerok di Maluku

berpolitik.com Selasa, 18 Juli 2000
Jakarta--George Junus Aditjondro kembali menggebrak setelah "bertapa" semenjak mantan Presiden Soeharto lengser. Lewat tulisan berjudul "Wiranto fans Ambon's flames" di harian The Sydney Morning Herald staf pengajar sebuah perguruan tinggi di Australia itu menuding mantan Panglima TNI Jenderal Wiranto dan mantan Menkeu Fuad Bawazier berada di belakang kerusuhan Maluku.

George memaparkan konflik berbau SARA di Maluku yang meletus sejak 18 bulan lalu itu telah direncanakan dengan cermat oleh pasukan TNI yang loyal kepada bekas Presiden RI kedua, Soeharto.

Tudingan kepada Wiranto didasarkan pada analisanya sebagai berikut: Pertama, kelompok ini ingin menggoyang kekuatan Megawati Soekarnoputri. Saat itu Mega dianggap pesaing kuat BJ Habibie. Kedua, kelompok ini sengaja menciptakan kerusuhan di daerah-daerah di mana Wiranto ingin menghidupkan kembali kekuatan Kodam-kodam.

Dua perwira intelijen dari Kodam XVI Pattimura yakni Kolonel Budiatmo dan Kolonel Nono, masih menurut Aditjondro berusaha memelihara konflik tersebut. "Kolonel Budiatmo, tetap menjalin hubungan dengan milisi Kristen di Ambon, sedangkan Kolonel Nono dengan milisi Muslim yang belakangan diperkuat dari Jawa dan Sulawesi Selatan," tulis dia seperti dilaporkan ulang kantor Berita Antara.

Sejatinya, menurut dia, para pemimpin agama Islam maupun Kristen di Ambon sudah lama berkeinginan menyudahi konflik kemanusiaan di sana dengan jalan damai. Tapi, dua intelejen itu seakan-akan mengompori situasi.

Sedangkan tudingan kepada Fuad, Aditjondro mendasarkan pada temuan bahwa ada kelompok radikal Muslim yang beroposisi dengan Presiden KH Abdurrahman 'Gus Dur' Wahid. Nah, tudingan paling kuat mengarah pada Fuad Bawazier. Tapi, dia tidak menyebutkan kenapa kesimpulannya mengarah pada mantan Menkeu ini.

Soal penyandang dana lain, Aditjondro membeberkan kemungkinan keterlibatan beberapa konglomerat. Kelompok ini dia menengarai bermaksud memetik keuntungan dari kerusuhan di Maluku. "Mereka berharap bisa lari dari kewajiban membayar utang triliunan rupiah," tulisnya. Konglomerat yang dimaksud adalah mereka yang dekat dengan keluarga Soeharto yang mengibarkan perusahaan Jayanti, Barito Pacific, Sinar Mas dan Artha Graha.

Yang terang, Gus Dur telah memberikan indikasi bahwa pelaku kerusuhan di Maluku berada di Jakarta. Merekalah yang mendanai kelompok-kelompok yang bertikai di Maluku. Menhan Juwono juga telah mengisyaratkan bahwa kerusuhan di pelbagai daerah dibiayai oleh kroni Cendana.

Fuad telah membantah keras tudingan bahwa dialah yang mendanai pengiriman laskar jihad ke Ambon. Lantas bagaimana Wiranto?***(sku)

Aditjondro: Arogansi Militer di Indonesia Masih Besar

HARIAN ANALISA, Jumat, 14 Juni 2002
Pengamat politik Universitas Newcastle, Australia, Dr.George Aditjondro berpendapat, reformasi untuk menghapus peran dwifungsi ABRI di Indonesia sampai kini belum terwujud karena terbentur sikap arogansi militer yang senantiasa ingin mengatur ruang publik sipil.

"Saya kira Indonesia adalah satu dari sedikit negara di dunia yang tentaranya memiliki struktur territorial dari pusat sampai ke daerah," kata Aditjondro di Canberra, Kamis (13/6).

Struktur territorial itu, katanya, merupakan cerminan masih besarnnya arogansi TNI untuk mengendalikan kehidupan sipil.

"Saya tidak melihat ada satu negara di dunia ini yang tentaranya memiliki struktur terrirorial yang begitu paralel dengan departemen dalam negeri," katanya.

Karena itu, dia mengatakan memahami kekhawatiran beberapa kalangan terhadap bahaya yang akan muncul jika TNI diberikan hak pilih dan dipilih. Selama ini, katanya, TNI merasa statusnya lebih tinggi dibanding pegawai negeri sipil atau pegawai lainnya.

Sikap itu berkembang pesat di era Orde Baru karena TNI diberi hak istimewa menentukan apa yang baik bagi negara dan bangsa ini, katanya.

"Kebetulan sikap itu masih terus tumbuh sampai sekarang dan membawa dampak negatif terhadap kultur demokrasi di Indonesia seperti terlihat ketika terjadinya konflik. Bangsa Indonesia saat itu tidak dibiasakan mengatasinya lewat perundingan, tapi selalu melalui kekuatan penentu, yaitu ABRI yang pada akhirnya memberikan 'bargaining power' kepada militer," katanya.

George menilai, budaya kekerasan yang merambah di hampir semua lini masyarakat Indonesia juga merupakan dampak negatif dari dominasi militer dalam kehidupan sipil pada masa lalu.

Secara umum menurut George, proses demokrasi di Indonesia akan terhambat, dan proses itu senantiasa menjadi mentah kembali jika TNI sebagai alat negara melihat dinamika sosial itu sebagai ancaman terhadap negara sehingga tentara merasa harus ikut campur dalam konflik sipil.

Sebagai pengaman negara, TNI idealnya menjaga ancaman dari luar. Namun yang kita lihat sekarang, lain. Mereka bahkan melihat gerakan dinamika demokrasi sebagai ancaman yang perlu dihadapi, katanya.

Dia memberi contoh kerusuhan Ambon di Maluku atau Poso di Sulawesi Tengah yang terus berkelanjutan seolah tidak pernah mencapai titik jenuh. Semua itu, menurut George, disebabkan karena konflik sipil itu "dipecahkan" dengan cara militer, bukan dengan cara polisi.

Selain itu, sebagian besar unjukrasa di Indonesia juga diamankan oleh aparat militer secara ketat. Di Korea, katanya, tingkat demonstrasinya cukup tinggi, tapi aparat kepolisian selalu bisa mengatasinya secara profesional tanpa harus memakan korban jiwa.
sumber: (Waspada.com)

Setengah Masyarakat Maluku, Dikategorikan Miskin
Harian Mimbar Maluku - Ambon Kamis, 29 Mei 2008
Ambon, MM -- Pasca kenaikan harga BBM, Pemerintah melakukan subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang diperuntukan kepada masyarakat miskin. Olehnya itu, Pemerintah Provinsi Maluku, telah melakukan persiapan terlebih dahulu, untuk menyambut kebijakan tersebut. Hal ini dapat terlihat, dengan dilakukannya pendataan oleh BPS Provinsi Maluku, yang menghasilkan jumlah penerima BLT, sebesar 182,174. Namun sayangnya, pekerjaan lembaga yang mencatat angka kemiskinan ini, ditentang oleh berbagai pihak.

Kali ini datang dari anggota Komisi B DPRD Maluku. yang menyampaikan kalau pendekatan yang dipakai berdasarkan jumlah penerima BLT 182,174 rumah tangga, maka bagi saya hal tersebut sangatlah tidak rasional. Demikian disampaikan Junus Tipka, kepada pers, Selasa (27/5), di Gedung Siwalima Ambon.

"Kalau dikalkulasikan, 1 KK dikalikan lima, maka itu sudah mencapai 65 %, dan kalau 1 KK dikalikan 4, maka akan menjadi 52 % lebih. Artinya, lebih dari setengah penduduk masyarakat Maluku, dikategorikan miskin semuanya. Dan bagi saya, hal ini sangatlah tidak realistis," tegas Tipka.

Lebih lanjut disampaikan, dari data statistik , jumlah penduduk Maluku berjumlah satu juta empat ratus penduduk. Dan kalau setengahnya lebih dari 52 % dikategorikan miskin, artinya hanya 47 % penduduk yang berada diatas garis kemiskinan. Hal itu sangatlah tidak mungkin. Sebab kalau mau diestimasikan, saya dapat katakan dengan mempertanyakan berapa besar jumlah personil pegawai yang ada di Pemda Maluku.

Kalau pegawai negeri sipil di tingkat provinsi itu ada sekian ratus, ditambah jumlah pegawai pada 9 kabupaten/kota, ditambah pegawai-pegawai dari non departemen, ditambah juga sekian ratus aparat TNI/Polri yang ada di Maluku. Dan kalau kemudian jumlah ini dapat dikalkulasikan melebihi setengah jumlah penduduk yang miskin, berarti sebagian pegawai kita juga, dapat dikategorikan miskin. Dan sekali lagi, bagi saya hal ini sangatlah tidak rasional.

Untuk itu, ia menyampaikan, sebenarnya kita tidak perlu menyalahkan BPS, karena angka itu sudah ditetapkan dari tahun 2005. Dan angka itu seharusnya tidak valid lagi, untuk tahun 2008. Olehnya itu, kita meminta dari pemerintah, agar kiranya ada good will dari mereka, guna mensuport BPS, guna validasi data tersebut.

" Sebab berdasarkan keterangan dari Kepala BPS, dari angka tersebut, ada mereka-mereka yang meninggal, ada juga yang telah berpindah rumah, dan ada juga yang telah mengalami peningkatan status ekonomi, dalam hal peningkatan pendapatan sehari-hari.

Olehnya itu, bagi saya mesti BPS kembali melakukan cros chek dilapangan, karena data tersebut sebenarnya sudah tidak layak lagi dipakai. Dan kalau nantinya tetap dipertahankan, saya kira penyaluran dana BLT tidak akan tepat sasaran," tegas Tipka.

Untuk itu kalau validasi data ini dapat dilakukan secara baik pada level provinsi, maupun nasional, dapat memperbaharuinya. Dengan sendirinya, kebijakan mensubsidi barang yang dialihkan menjadi pemberian subsidi langsung ke orang, dapat tepat sasaran, dan secara tidak langsung, negara dapat memenuhi amanah undang-undang. (regen)
© Harian Mimbar Maluku - Ambon

Mahasiswa Unpati Tuntut Uang Beasiswa Disalurkan
27/05/2008 07:46 (Unjuk Rasa)
Baca selengkapnya.

Pembakar Gambar SBY Ditangkap
Senin, 26 Mei 2008 | 13:41 WIB
Baca selengkapnya.

Mahasiswa dan Masyarakat Protes BBM
26/05/2008 18:21 (Unjuk Rasa)
Baca selengkapnya.

Seorang Pemuda Terobos Upacara HUT RI - Topix17/08/2008

Sungai Meluap, Ratusan Rumah Warga Terendam
21/08/2008 17:06 (Banjir)
Ratusan rumah warga di Dusun Rinjani, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirmau, Ambon, Maluku, terendam banjir. Banjir diakibatkan sungai yang berada di pinggir desa meluap setelah hujan turun sejak kemarin.
Baca selengkapnya.

26/08/2008 15:07 Banjir
Banjir Lumpuhkan Jalan Utama Kota Ambon
Hujan yang mengguyur Ambon menyebabkan dua jalan utama di kota tersebut lumpuh. Aktivitas perekonomian lumpuh dan banyak warga yang menutup tokonya.
Video:http://www.liputan6.com/mediaplayer/?program=news&id=164289&m_id=743632



















 

Pukat Harimau di Laut Arafuru

Kompas Kamis, 29 Maret 2007
Denpasar, Kompas - Kapal-kapal trawl (pukat harimau) yang beroperasi di Laut Arafuru, Maluku, sangat meresahkan nelayan dengan kapal kayu dan nelayan tradisional. Para pemilik kapal kayu di Benoa, Denpasar, Bali, meminta pemerintah menertibkan kapal pukat harimau. Alasannya, kehadiran kapal trawl menjadi pemicu konflik bahkan bentrokan di tengah laut antara nelayan dan awak pukat.

"Beberapa kali kapal kami sengaja ditabrak saat memancing cumi. Sekali tebar pukat, mereka sikat habis cumi yang sudah berada di sekitar kapal kami. Beberapa kali kami melihat ada kapal patroli aparat, tetapi mereka tak melakukan apa-apa," kata Kasdi Taman, Ketua III DPP Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), yang juga Presiden Direktur Bandar Nelayan Group, Senin (26/3), di Denpasar.

Menurut catatan Kompas, Laut Arafuru memiliki potensi produksi lestari lebih kurang 770.000 ton ikan per tahun. Kini di perairan itu beroperasi 776 kapal berbendera Indonesia dan 592 kapal berbendera asing dengan total produksi lebih dari 990.000 ton ikan. Sementara itu, kapal ikan ilegal yang beroperasi di perairan yang sama diperkirakan mencapai 700 unit.

Sejak awal tahun ini, menurut Taman, sudah lebih dari 20 kali peristiwa saling senggol kapal trawl terhadap kapal kayu. Kasus terakhir terjadi saat hari raya Nyepi, pekan lalu.

Sekretaris Jenderal DPP ATLI Dwi Agus Siswa Putra mengungkapkan, Februari lalu pihaknya telah melaporkan hal itu langsung ke Kantor Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) di Jakarta. Namun, hingga kini belum ada tanggapan. "Pihak DKP berjanji meminta keterangan pemilik kapal atau si pelapor, tetapi belum juga dilakukan," kata Dwi Agus.

Taman juga mengungkapkan, sekitar 1.200 dari total 1.500 kapal penangkap tuna di Tanah Air diperkirakan bangkrut sejak kenaikan harga solar untuk industri tahun 2005. Kerugian para pemilik kapal berlipat karena harga jual kapal mereka anjlok di pasaran, dari Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar menjadi Rp 200 juta sampai Rp 300 juta saja. (BEN)
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0703/27/daerah/3412188.htm

Orang Miskin di Maluku Terus Meningkat
KOMPAS Jumat, 9 Mei 2008 | 20:14 WIB
AMBON, JUMAT -- Jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku terus meningkat sejak 2004 hingga 2007. Salah satu penyebabnya adalah kegagalan progam pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan dari masing instansi pemerintah banyak yang tumpang tindih dan hanya berorientasi proyek.

Data yang diperoleh dari Lingkar Studi untuk Demokrasi Lokal (Indec), Jumat (9/5), mencatat jumlah penduduk miskin di Maluku 2004 mencapai 518.462 jiwa atau 40,6 persen. Pada 2005 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 59,6 persen dan 2006 menjadi 61 persen atau sekitar 793.000 jiwa. Pada 2007, penduduk miskin mencapai 59,15 persen dari sekitar 1,3 juta jiwa penduduk Maluku.

Adapaun jumlah pengangguran, pada 2006 mencapai 77.555 dari 492.025 angkatan kerja. Tahun sebelumnya, terdata 72.262 pengangguran, tahun 2004 ada 58.986 pengangguran, dan tahun 2003 ada 35.072 pengangguran dari 495.667 angkatan kerja.

Indec menilai kondisi ini sangat ironis karena pertumbuhan ekonomi Maluku terus meningkat. Berdasar data Bank Indonesia Ambon, pertumbuhan ekonomi Maluku pada 2001 hanya (0.03 persen), 2002 (2,87 persen), 2003 (4,31 persen), 2004 (4,43 persen), 2005 menyentuh (5,07 persen), dan 2006 (5,38 persen).

Tahun 2005, Provinsi Maluku menganggarkan Rp 121 miliar untuk program pemberdayaan penduduk miskin. Tahun 2006, dianggarkan dana sekitar Rp 169 miliar. Pemerintah Maluku menargetkan jumlah penduduk miskin turun hingga 29 persen pada 2015.
© 2008 Kompas Gramedia. All rights reserved.

Masyarakat Maluku Masih Tergolong Miskin
DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU
Senin, 20-November-2006
Masyarakat Maluku dinilai masih tergolong sebagai masyarakat miskin. Bahkan setelah beberapa kali terjadi pergantian pemimpin di provinsi ini, tidak ada program yang disusun oleh guna pengentasan kemiskinan yang mampu memecahkan masalah masyarakat tersebut. Bahkan, tingkat kemiskinan di Maluku meningkat tajam dalam tiga tahun terakhir. Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi Pembaharuan DPRD Maluku, Benhur G Watubun, kepada wartawan, Sabtu (18/11) kemarin di gedung DPRD Maluku.

Watubun mengatakan, kemiskinan ini sebagian besar disebabkan karena semakin menyempitnya lapangan pekerjaan. Bahkan kondisi ini lebih dipersulit dengan maraknya PHK oleh perusahaan-perusahaan lokal. Selain itu, karena program-program pengentasan kemiskinan yang disusun pemerintah daerah tidak dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Bahkan program-program tersebut terkesan hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu tanpa memperhatikan penderitaan masyarakat kecil dan lemah ekonominya.

Seiring dengan tingkat kemiskinan itu, masyarakat pun mengalami beberapa kendala yang sangat memprihatinkan. Sebut saja, air bersih yang menjadi masalah krusial di beberapa kabupaten. Di Tual saja, daerah dekat dengan pusat informasi, masih saja ada kelompok masyarakat yang belum bisa menikmati air bersih, bahkan karena mengkonsumsi air lokalan ada masyarakat yang terserang muntaber dan penyakit gondok.

"Dengan kondisi seperti itu, apakah masyarakat Maluku memang sudah benar-benar mampu memposisikan diri untuk bersaing dengan masyarakat di provinsi lain, sebagaimana yang dicanangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Provinsi Maluku?," tanyanya.

Bukan itu saja, masyarakat justru masih membutuhkan bantuan lain yang sifatnya urgen seperti jalan, jembatan, talud maupun korban bencana alam. Sehingga pemaparan ini mementahkan usulan pembangunan gedung DPRD Maluku yang baru.

Dia berharap agar dana daerah yang dialokasikan untuk pembangunan gedung DPRD segera dialihkan, karena gedung DPRD bisa kapan saja diperbaiki dan masih bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Pembangunan gedung DPRD yang baru bisa saja dilakukan, asalkan masyarakat Maluku sudah benar-benar keluar dari kemiskinan maupun masalah lain yang masih menggelutinya seperti masalah pengungsi maupun kesehatan.

Lantas kata dia, pemerintah daerah menunda pelaksanaan pembangunan tersebut dan mengalihkan dananya untuk hal lain, seperti peningkatan kesehatan dan pemecahan masalah pengungsi. Bukan itu saja, opini juga untuk menghilangkan image buruk tentang DPRD Maluku. "Masa kan kita bisa berada di gedung yang mewah sementara sebagian besar masyarakat kita ada yang masih merasakan penderitaan? Pembangunan gedung DPRD Maluku kita minta ditunda saja dulu dan dananya kita gunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya. [M7D]
copyright © 2006 by DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU

Seram Butuh Pintu-pintu Ekspor
KOMPAS Selasa, 23 Januari 2007
Ambon, Kompas - Percepatan pertumbuhan ekonomi di Pulau Seram, Provinsi Maluku, menuntut pembukaan pintu-pintu keluar untuk memotong jalur tata niaga yang panjang lewat Pelabuhan Ambon. Satu-satunya pintu keluar lewat Pelabuhan Ambon selama ini dinilai sangat menghambat pertumbuhan perekonomian di Seram karena biaya tinggi dan tidak efisien.

Pembangunan pintu-pintu niaga keluar dari Seram tersebut menjadi salah satu rencana Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BP Kapet) Seram.

"Selama ini Seram tidak memiliki pintu ekspor sehingga selisih harga jual di sentra produksi dan sentra pemasaran sangat tinggi. Misalnya, di Seram Bagian Timur harga tiga butir kelapa hanya Rp 1.000, setelah tiba di Ambon bisa Rp 2.500 per butir. Cengkeh di Seram Rp 20.000 per kg, tetapi setelah tiba di Ambon menjadi Rp 50.000," kata Benny Turukay, Direktur Perencanaan BP Kapet Seram, Senin (22/1).

Sebaliknya, barang-barang industri yang didatangkan dari luar Maluku harganya tinggi karena harus transit dulu di Ambon kemudian baru dikirim ke Seram.

"Apabila pemerintah serius mengembangkan Seram sebagai pusat perekonomian, pintu-pintu keluar itu harus segera dibuka," tutur Benny.

Seram berada di jalur yang strategis karena dekat dengan jalur perdagangan internasional Akli-3. Jalur ini dilewati oleh kapal-kapal niaga dari Filipina, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa menuju Makassar sebelum masuk Jakarta.

Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan Badan Pengelola Kapet Seram, ada empat lokasi yang potensial menjadi pintu keluar. Lokasi pertama adalah Teluk Waru, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Lokasi kedua di Teluk Kawa, Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat. Lokasi ketiga di Teluk Makariki, Kabupaten Maluku Tengah, dan lokasi keempat di Kobisadar, Seram Utara.

Selain pintu keluar, hambatan lainnya, menurut Direktur Administrasi Umum BP Kapet Seram Samlatu Hamalo, adalah minimnya infrastruktur, yaitu jalan, pelabuhan, lapangan udara, sumber listrik, dan jaringan komunikasi.

"Banyak investor yang datang dan survei lokasi, tetapi hanya sedikit yang kembali dan menanamkan modalnya," katanya.

Beberapa sektor yang sudah dilirik investor tetapi realisasinya tertunda adalah tambang emas dan kelapa sawit seluas 50.000 hektar di Seram Bagian Timur serta pertanian dan galangan kapal di Seram Bagian Barat.

Saat ini, lanjut Samlatu, investor yang masuk masih terbatas pada perikanan tangkap dan budidaya. (ang)
Copyright © 2002 Harian KOMPAS

Perikanan/Kelautan Maluku Nasibmu kini
("Oleh : Abdul Syukur Sangadji")
Jan-19-2008
Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim memiliki wilayah laut seluas 70 % dari wilayah territorial, karena lautnya yang luas tersebut maka laut menjadi urat nadi yang sangat penting bagi berbagi kegiatan masyarakat Indonesia dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak (Dahuri.et al, 1996). Sebagai negara kepulauan Indonesia mempunyai lautan yang sangat luas dengan perkiraan kurang lebih 5,8 juta km2 dengan topografi dasar dan kedalaman yang berbeda, sebagian besar wilayahnya kurang lebih 75 % adalah lautan atau perairan yang mencakup kurang lebih 17.508 pulau dengan keliling garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 km, terdiri dari perairan territorial 0,3 juta km2, perairan nusantara 2,8 juta km2 dan perairan ZEE Indonesia 2,7 km2 (Dirjen Perikanan, 1994).

Besarnya perkiraan potensi sumber daya ikan di seluruh perairan Indonesia adalah sekitar 4.391.589 ton per tahun dan perairan ZEE Indonesia 2.323.780 ton per tahun. Misalnya Perairan Seram Ambon yang luas kaya dengan sumberdaya ikan dan merupakan kawasan ruaya ikan pelagis besar maupun kecil. Potensi sumberdaya ikan pelagis di Ambon kurang lebih mencapai 236.100 ton per tahun, nilai itu terdiri dari ikan pelagis besar 104.100 ton per tahun dan ikan pelagis kecil 132.000 ton per tahun.

Melihat realitas di atas maka sebenarnya kita ketahui bahwa Maluku adalah salah satu Propinsi yang mempunyai ladang sector perikanan dan kelautan yang menimpah rua, hal ini menjadi buah kekayaan bagi pengembangan pembangunan di propinsi Maluku, perikanan dan kelautan Maluku secara teritororial dan batas letak wilayah memang berada pada wilayah yang sangat strategis, hal ini dilihat dari masuknya kapal-kapal asing di perairan maluku baik itu untuk perdagangan ataupun untuk berlabuh di perairan. Potensi perikanan dan kelautan Maluku menurut data statistika Departemen Perikanan dan Kelautan Nasional, perikanan maluku masuk dalam katagori yang kaya dengan banyak potensi laut, dimana potensi itu di ukur dari perairan maluku yang begitu luas dengan sebaran pulau yang memanjang, yang kedua mempunyai potensi ikan yang begitu banyak dan belum di kelolah dengan maksimal,dan yang ketiga adalah perairan maluku mempunyai potensi dasar laut dengan terdapatnya terumbu karang, rumput laut yang begitu indah dan belum tercemari, sehingga perairan maluku masih kelihatan indah dan bersih.(baca Ditjen Perikanan,1996)

Untuk itu jika di pandang secara luas, harapanya pemerintah propinsi mempunyai keinginan besar pada sector ini, karena menjadi salah satu sector yang mendukung sector ekonomi maluku yang jika di kelolah dengan baik pembangunan negeri ini bisa maju. Pada dasarnya perikanan dan kelautan di Maluku belum bisa di kelolah dengan signifikan, sehingga sumber daya alam yang dimiliki terkadang di curi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jika hal ini di biarkan berlarut, maka hasil kekayaan kita secara sedikit demi sedikit terkuras habis. Katakanlah masuknya kapal-kapal asing yang menangkap ikan di perairan Maluku tanpa mempunyai surat ijin penangkapan dan surat masuk zona perairan maluku dengan secara sembunyi mereka akan melakukan illegal fishing terus menerus.(Dahuri, at all, 2006)

Dalam pada itu perlu adanya ketegasan karena sangat berbahaya bagi potensi kekayaan sumber daya perikanan Maluku. Maka pemerintah Maluku dalam hal ini Dinas perikanan dan kelautan Propinsi Maluku belum mampu secara optimal dan signifikan meningkatkan system evaluasi dan monitoring perairan, itupun bisa tapi hanya sebatas instruksi mendadak ketika sudah terjadi kejadian dan pelanggaran terhadap zona wilayah Maluku ,karena itu pemerintah kita harus mempunyai alat dan system informasi Laut yang baik dan paling tidak mempunyai alat-alat Navigasi yang lengkap, sehingga bisa mendeteksi wilayah perairan kita dengan tanpa keraguan, dan selama ini dalam memonitoring perairan, itu hanya di lakukan secara manual dan bukan otomatis, hal ini mendapat keraguan dan pesimis dalam menjaga potensi sumber daya perikanan dan kelautan Maluku.

Sebenarnya potensi perikanan Maluku harus mendapat kajian yang mendalam lagi dalam upaya menjaga eksistensi potensi kekayaan, dan jika hal itu di lakukan secara serius oleh pemerintah Maluku, maka harapanya sector perikanan kita bisa di kembangkan secara besar-besaran seperti kemajuan perikanan dan kelautan di daerah lain di Indonesia yang sudah sukses dan berhasil dalam renstra pembangunan sector perikanan dan kelautan. Karena menurut penulis bahwasanya majunya perikanan dan kelautan di suatu daerah itu di lihat dari beberapa keberhasilan yang di kembangkan, pertama. Mempunyai Manajemen sumber daya perairan yang baik, kedua mempunyai pengembangan bidang budidaya perikanan baik, ketiga pemanfaatan sumberdaya perikanan yang sudah baik (moderen), dan keempat yang sangat penting adalah Majunya Teknologi hasil perikanan yang baik. Jika keempat factor keberhasilan diatas di kaji secara serius lajimnya perikanan dan kelautan Maluku maju dengan perencanaan yang terstruktur.

Karena jika kekayaan perikanan Maluku tidak di dasarkan pada ruang konsep yang sebenarnya, maka kemudian akan menimbulkan ketidak aturan dalam proses pengelolahan lahan perikanan/kelautan maluku. Pada seyogyanya sebuah mainstream yang harus di pakai oleh pemerintah maluku adalah meletakan dasar pengembangan (Development Basec) pengolahan sector perikanan pada wilayah-wilayah kebutuhan yang di anggap penting dan berguna, karena akan mempermudah pemerintah Maluku untuk memandang secara mendalam sejauhmana persoalan perikanan secara substansial. Kekayaan perikanan dan kelautan maluku sebenarnya bukan hanya di unggulkan pada fase local, fase nasional karena dunia international pun mengakui bahwa maluku adalah wilayah bahari dan salah satu propinsi maritim di Indonesia yang subur dengan potensi kekayaan laut yang sangat besar. Untuk itu semakin pemerintah propinsi maluku meningkatkan sistem teknologi perikanan yang berdaya guna maka, hasil-hasil perikanan maluku mudah sekali menembus pasar perikanan international dengan harga pasaran yang begitu tinggi. Maka kiranya pemerintah Maluku saatnya untuk kembali menata sector perikanan secara serius demi tercapainya pembangunan perikanan yang sinerjis dan optimal.

INVESTOR DAN PERIKANAN

Terkadang menjadi sebuah masalah, jika kemauan kita agar segala sector pembangunan yang di rencanakan harus berhasil. Hal ini tercermin pada realisasi kebutuhan-kebutuhan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan local, atau nasioanl. maka di pandang perlu untuk mebuka jaringan dan bekerjasama dengan semua stekholder, baik itu masyarakat, maupun pihak-pihak yang di anggap penting.

Kaitan dengan itu sektor perikanan tidak kalah penting, karena menjadi sektor yang paling menentu bagi pembangunan maluku secara umumnya. Hasil pendapatan devisa dari sektor ini sangat besar, sehingga menjadi jantung bagi kelangsungan ekonomi maluku. Dengan besarnya potensi perikanan maluku maka pemerintah seharusnya membuka peluang bagi investor –investor untuk bisa menanamkan sahamnya, sehingga peluang bagi pengelolaan sumberdaya maluku bisa terealisasi secarabaikdanoptimal.

Investor yang dimaksud disini adalah, bukan hanya dari dalam negeri, akan tetapi bisa dari investor asing. Dalam pandangan paradikma pengeloloan sumberdaya perikanan faktor yang menjadi penentu salah satunya adalah modal usaha dan sumberdaya manusia, kedua faktor menjadi benang merah bagi jalanya pengelolaan dan pengembangan perikanan Propinsi maluku. Harapanya kerjasama yang dibangun oleh pemerintah dan Investor dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku.
Penulis
Staff Lembaga Kajian Potensi Perikanan Daerah FPIK UNDIP
Mahasiswa S 1 Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro Semarang

Pengungsi Ambon Perlu Perhatian Serius
KOMPAS Kamis, 7 Maret 2002
Ambon, Kompas - Situasi Kota Ambon Rabu (6/3) kemarin relatif tenang, namun kondisi pengungsi di sejumlah penampungan di kota itu sangat memprihatinkan. Meski kebutuhan pangan sudah sedikit terpenuhi lewat bantuan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau usaha sendiri, kondisi penampungan yang menjadi tempat tinggal pengungsi selama ini belum memadai.

Penampungan seadanya tanpa peralatan rumah tangga dan sanitasi yang memadai membuat mereka berhasrat untuk segera pulang ke tempat asal.

Sejumlah pengungsi mengungkapkan harapan mereka saat ditemui Kompas di beberapa tempat penampungan, antara lain di penampungan bekas taman hiburan rakyat (THR) dan gedung bekas pertokoan di Jalan AY Patty yang dihuni pengungsi Muslim dan tempat penampungan di Belakang Soya yang dihuni pengungsi Kristen asal Ahuru.

Meski demikian, sejumlah pengungsi menyatakan harapan yang berbeda mengenai kemungkinan kepulangan mereka ke tempat asal sejak meletusnya konflik Maluku 19 Januari 1999. Ada pengungsi yang menyatakan baru bisa kembali ke tempat asal apabila pemerintah membangun kembali sarana perumahan yang sudah porak-poranda serta keamanan sudah benar-benar ditegakkan. Ada yang ingin kembali ke tempat asal karena sudah tidak tahan berada terus-menerus tanpa kepastian di tempat pengungsian. Namun, ada pula yang tidak ingin kembali ke tempat asal karena mengaku masih trauma.

"Harapan beta sih tentu bisa pulang kembali ke tempat asal. Namun, kalau boleh memilih, beta lebih suka pemerintah membuatkan permukiman baru di tempat lain asalkan beta bisa aman. Dulu beta yang minoritas tinggal di wilayah Obet (Kristen-Red). Beta masih takut kalau harus dikembalikan ke sana kecuali kalau ada rasa aman," kata Yati (27), pengungsi yang menempati lokasi pengungsian bekas THR di belakang Jalan Sultan Baabullah. Di depan tempat penampungan pengungsi itu terdapat kuburan yang dinamakan "Makam Para Syuhada".

Hal senada diungkapkan Upo Rahim (41), pengungsi Muslim asal Air Salobar, yang kini menempati bekas bangunan ruko yang terbakar di Jalan AY Patty. Upo mengatakan, sebelum mengungsi dua tahun lalu, di tempat asalnya dia sudah memiliki bengkel motor yang menurut dia lumayan besar. Untuk makan sehari-hari bersama keluarganya, Upo membuka penyewaan sepeda untuk anak-anak pengungsi. Dari hasil menyewakan lima buah sepeda mini bekas, Upo bisa meraih untung Rp 20.000 sehari. Ongkos sewa satu jam Rp 1.000.

Tersiksa

Leonardo Deipepa (49), pengungsi Kristen asal Ahuru, mengaku tersiksa tinggal di tempat pengungsian di Belakang Soya selama dua tahun terakhir. Dia tidak bisa menjawab bagaimana perasaan tinggal di tempat pengungsian.

"Bagaimana saya harus bilang senang kalau saya tersiksa seperti ini. Saya bilang tidak senang pun tidak mungkin, sebab mau ke mana lagi saya pergi," kata Leonardo, pegawai Departemen Kesehatan yang sudah memasuki masa persiapan pensiun. Dia mengakui, untuk kebutuhan makan dirinya bersama istri, Konstantia, serta tujuh anaknya (dua bekerja di Timika), sudah memadai lewat sejumlah bantuan.

"Bahwa ada bantuan memang telah menghilangkan rasa lapar dan dahaga, tetapi tidak bisa menghilangkan pikiran saya. Sulit membayangkan apa yang telah kami dapatkan dengan susah payah dan dengan peluh keluar deras, harus lenyap dalam sekejap. Pikiran ini tidak mungkin saya lupakan, mungkin akan terus kami ceritakan kepada anak-cucu," kata Leonardo yang menempati bedeng tripleks ukuran 5x3 meter. Masih terdapat 40 sekat yang sama dalam tiga bedeng di tempat pengungsian itu.

Sampai Oktober 2001, tercatat 329.000 pengungsi baik dari pihak Muslim maupun Kristen. Para pengungsi menempati tempat penampungan di wilayah yang sesuai dengan agama kebanyakan masyarakat setempat. Tempat penampungan pun bermacam-macam. Bantuan yang pernah datang kepada seluruh pengungsi dari Dinas Sosial berupa sumbangan uang Rp 235.000. Oleh pengungsi, uang bantuan itu umumnya dibelikan alat-alat dapur atau alat-alat rumah tangga.

Upo Rahim, misalnya, menempati ruko di Jalan AY Patty yang sudah terbakar. Dalam ruko tiga lantai milik etnis Tionghoa yang mengungsi ke Bali itu dia tinggal bersama dua keluarga lainnya. Dalam puing-puing ruko itu, Upo membuat bangunan dari tripleks seadanya, sehingga terkesan "ada bangunan di dalam bangunan".

Ada pula bedeng dari tripleks yang dibangun berderet-deret seperti di belakang bangunan THR dan Belakang Soya. Para pengungsi tinggal berdesak-desakan dalam tempat penampungan yang umumnya kurang penampungan dan sanitasi yang buruk.

Ambon tenang

Rabu kemarin Kota Ambon sudah relatif tenang kembali setelah terjadinya insiden yang nyaris memicu kericuhan, Selasa. Kegiatan masyarakat pun sudah seperti biasa. Kantor dan pertokoan bukan seperti biasa, termasuk Ambon Plaza (Amplaz) yang merupakan pertokoan paling ramai saat ini. Pelajar dan guru pun melakukan kegiatannya tanpa gangguan.

Atas insiden yang nyaris menimbulkan kericuhan Selasa (5/2) dan juga kericuhan Sabtu (2/3), Kapolda Maluku Brigen (Pol) Soenarka Danu Ardanto kemarin mengatakan, pihaknya belum melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga berada di balik dua insiden tersebut. Pihaknya bersama Pangdam akan terus melakukan penyelidikan.

Penguasa Darurat Sipil Daerah Maluku bersama aparat keamanan memenuhi janjinya dengan memusnahkan minuman keras yang berhasil mereka sita. Ini menyusul pernyataan tegas bahwa pemerintah melarang segala jenis minuman keras, termasuk minuman keras tradisional yang di Maluku dikenal dengan nama "Sopi".

Bertempat di Dermaga Lanal Halong, Selasa lalu dimusnahkan sedikitnya 2.585 liter Sopi yang disimpan dalam kemasan jerigen. Minuman keras itu dipasok dari Serwaru, Maluku Tenggara Barat. Minuman keras diangkut sebuah kapal Chandra Agung yang bersandar di Pelabuhan Gudang Arang. (pep)

"Bekerja dengan Ikhlas, Berjanji Dengan Bukti!"
Feb 6, 2008 9:44 am
Thamrin Ely

Salah satu slogan kampanye Karel Albert Ralahalu yang berbunyi "Bekerja dengan ikhlas, berjanji dengan bukti" merupakan slogan yang menyesatkan dan membohongi publik.

Kenapa? Pertama, sebagai seorang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin Rakyat Maluku, sudah seharusnya dia bekerja keras dengan baik, jujur dan tulus. Dia tidak sedang melakukan pekerjaan bakti sosial sehingga dapat memberikan pernyataan "Bekerja dengan Ikhlas".

Kedua, "Berjanji Dengan Bukti" harus memiliki bukti2 yang konkrit. Ini pembohongan publik yang sangat konyol. Bukti apa yang Karel berikan ke masyarakat? Bukti bahwa dia sudah masuk ke negeri-negeri yang membagi-bagi uang untuk bangun gereja dan masjid? Ini program dan uangnya pemerintah pusat yang turun melalui DANA INPRES 6/2003.

Sementara masalah pengungsi, pengangguran, keterpurukan ekonomi masih terus berkembang...

Coba kita lihat lagi "janji-janji" yang tertuang di dalam RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH (RENSTRADA) PROVINSI MALUKU dimana Visi dan Misi Gubernur Maluku ada di dalamnya. Lihat dan kaji, apakah ada sasaran-sasaran yang tercapai? Kalau ada, berapa besar porsinya? Kurang dari 25%!!

Kunjungi website Thamrin Ely Gubernur Maluku 2008-2013 dan lihat "FLYER" kampanye untuk membaca argumentasi lebih lanjut mengenai Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku & Kegagalannya.

media@thamrinely.com.


Walikota Ambon: Perangi Separatisme, atasi Dulu Kemiskinan
04-Jan-2008, Dian Pesiwarissa, Radio Baku Bae - Ambon

UNTUK memerangi gerakan-gerakan separatis, yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk gerakan Front Kedaulatan Maluku (FKM) Republik Maluku Selatan (RMS), pemerintah harus dapat mengatasi berbagai kesenjangan pembangunan dan kemiskinan yang masih terjadi di daerah- daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Walikota Ambon M.J. Papilaya, siang tadi di Ambon, terkait isu FKM/RMS, yang kembali mengemuka di Ambon, pasca tarian cakalele oleh para simpatisan FKM/RMS pada puncak perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang berlangsung di Lapangan Merdeka Ambon, pertengahan tahun lalu.

Lebih jauh Papilaja katakan, gerakan-gerakan tersebut muncul karena ada rasa ketidakadilan di masyarakat. Sehingga tidak hanya dibutuhkan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan upaya represif dari pemerintah, namun juga dibutuhkan tindakan preventif dengan intervensi program, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Entah itu di bidang kesehatan, pendidikan, pengangguran maupun kemiskinan.

"Instrumen itu kalau jalan di kantong-kantong kemiskinan yang ada di Maluku, maka masyarakat akan punya ketahanan ekonomi maupun sosial. Dengan begitu, jika datang isu yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan kegiatan separatis maupun terorisme, orang tidak akan tergoda. Tapi sepanjang belum dilakukan, maka bahaya laten itu akan tetap ada," paparnya.

Papilaja juga mengatakan, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 77 tahun 2007 tentang larangan penggunaan bendera, lagu maupun atribut yang berkaitan dengan RMS, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) maupun Organisasi Papua Merdeka (OPM), diharapkan bisa menjadi instrumen yang efektif bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku separatis tersebut. (rbb)
Copyright © 2007 RadioBakuBae.com. All right reserved.

RMS, Tarian Cakalele dan Persoalan Pembangunan di Maluku
Jan-24-08
Oleh: Dino Umahuk

Sebagaimana diberitakan berbagai media massa, pada acara peringatan Hari Keluarga Nasional yang berlangsung di Lapangan Merdeka Ambon, 18 Juni silam, secara tak terduga sejumlah penari Cakalele membentangkan bendera Benang Raja yang merupakan simbol gerakan Republik Maluku Selatan. Yang membuat heboh, pengibaran itu dilakukan dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga sejumlah duta besar negara sahabat lainnya.

Presiden Sudilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disuguhi tarian Cakalele yang berujung pada berkibarnya bendera Benang Raja itu terlihat jelas kemarahannya. Sebelum memulai pidato resminya, dengan raut membuncah, SBY membukanya dengan pidato tanpa teks, ''Kalau ada perbedaan diantara para elite, para pemimpin, para tokoh, janganlah memilih cara-cara yang tidak baik. Kasihan rakyat, kalau lebih dari itu.''

Masih di hadapan ribuan masyarakat Kota Ambon yang hadir, SBY memberi ultimatum, bila tarian Cakalele dinilai menggangu keutuhan NKRI, atas nama institusi, presiden meminta pejabat yang berwenang memberikan tindakan yang tegas dan tepat. ''Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Keutuhan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan di antara kita semua harus kita junjung tinggi dan kita tegakkan,'' tegasnya

Apa yang membuat SBY kesal? Selain karena berhasil menelikung aparat keamanan yang berujung dengan mempermalukan dirinya, tarian Cakalele yang dibawakan menjadi alasan kedua kemarahan SBY.

Cakalele merupakan nama tarian perang ala Maluku, yang di yakini mempunyai nilai magis dan spiritual kuat yang menjadi etos perjuangan Kapitan Pattimura saat hendak berhadapan dengan penjajah Belanda. Tujuannya apalagi kalau tidak untuk mengobarkan semangat perang para pengikut Kapitan, saat berjuang dalam menghadapi Belanda. Karena itu, pada setiap tarian Cakalele, selalu ada pemimpin atau Kapitannya.

Nilai magis dan etos kepahlawanan cakalele inilah yang coba dimanfaatkan oleh para penari yang membawa bendera Republik Maluku Selatan sebagai manifesto dan ekpresi kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Kesenian adat pengobar semangat perang itupun menjadi kendaraan taktis yang mengantar mereka 'berhadapan' dengan presiden.

Tarian Cakalele boleh kita asumsikan sebagai simbol yang hanya diartikan sebagai seremonial belaka. Namun makna Cakalele yang luhur dan sakral, dapat juga diartikan sebagai sebuah bentuk pernyataan sikap ketika dibawakan oleh sekelompok orang sambil menggusung bendera RMS pada tanggal 29 Juni tersebut.

RMS di mata pendukung fanatiknya

Kenyataan sejarah tidak dapat dipungkiri, bahwa Republik Maluku Selatan (RMS) pernah "hidup" di Ambon (Maluku tengah pada umumnya), walaupun tidak lama. Kenyataan dan fakta sejarah ini merupakan keyakinan dan nilai dasar bagi para aktivisnya untuk membuktikan bahwa RMS "bukanlah gerakan separatis". RMS menurut para pendukungnya, didirikan, "sebelum" negara Kesatuan RI menjadi seperti sekarang ini, dengan wilayah kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Semua hasil "perundingan" di dalam berbagai koferensi antara Pemerintah Belanda dan Indonesia seperti "Perjanjian Linggarjati" (25 Maret 1947), "Perjanjian Renville"(1948), "Konferensi Meja Bundar" (November 1949), menurut mereka telah memberikan kemerdekaan penuh bagi Maluku untuk menentukan nasibnya sendiri.

Menurut para Aktivis RMS, hasil pertemuan "Moehamad Roem dan Van Royen" (7 Mei 1949), sebelum Konferensi Meja Bundar, justru memperkuat keputusan Perjanjian Linggarjati dan Renville, dimana kedua pihak, baik pemerintah Belanda dan Indonesia", tidak boleh mencampuri atau mencegah proses penentuan nasib sendiri dari berbagai daerah seperti Maluku, tetapi harus membantu rakyat Maluku didalam menentukan nasibnya sendiri dan di dalam menentukan "jenis hubungan" antara RMS dengan pihak Pemerintah Belanda dan Indonesia di bawah pengawasan Komisi PBB Untuk Indonesia. Inilah kiranya yang menjadi dasar dan spirit perjuangan mereka selama ini.

Pola pendekatan keamanan melalui pengiriman pasukan TNI ke Ambon, pada tanggal 13 Juli 1950, oleh aktivis RMS dianggap sebagai invasi pemerintah indonesia terhadap kedaulatan negera mereka. Meskipun sebelumnya pemerintah telah mengirimkan misi perdamaian yang dipimpin oleh putra-putra Maluku sendiri.

Ketika RMS akhirnya berhasil d